POLITISI PAN GUGAT TATIB DPRD, PELANTIKAN WABUP TERANCAM GAGAL

0



BekasiHeadline - Cikarang Pusat. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bekasi, Rachmat Kartolo melakukan gugatan untuk dibatalkannya Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.

Sebab, menurut Rahmat setidaknya terdapat tujuh pasal dari peraturan tersebut yang bermasalah dan berbenturan dengan aturan diatasnya. Pasal – pasal yang digugat masih berkaitan dengan mekanisme pemilihan Wakil Bupati Bekasi.

“Setidaknya ada tujuh pasal yang saya gugat, karena pasal dan ayat yang disusun DPRD tidak memenuhi asas kejelasan rumusan, dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” kata dia, Rabu (29/9).

Ia membeberkan, dalam Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi tentang tata tertib pada pasal 32, pasal 41 ayat (4) dan ayat (5), pasal 50, dan pasal 51 dalam penyusunannya tidak sesuai peraturan perundangan diatasnya yaitu Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana perubahan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

“Jadi kalau kita perhatikan dalam pasal per pasal yang dibuat DPRD terkesan rancu dan memaksakan, terutama di pasal – pasal yang mengatur soal pemilihan wakil bupati,” bebernya.

Kemudian lanjut dia, pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 5 pasal 32, pasal 41, pasal 43, dan pasal 49 memiliki materi muatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi yaitu Undang – Undang 10 Tahun 2016 dan PP 12 Tahun 2018.

“Pada pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) kalau kita pelajari ayat ini bermakna imperatif namun abstrak karena tidak ada kejelasan maksud dan tujuan serta tidak memiliki dasar sama sekali dan bertentangan dengan Undang – Undang 10 Tahun 2016,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk melakukan pembatalan pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 32, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 di Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

“Kemudian setelah itu, saya juga mengusulkan agar adanya penetapan pembentukan tim pengkajian peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana sesuai pasal 157 ayat (2) Jo Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 143 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018,” jelasnya.

Pembatalan atas pasal tersebut, kata Rachmat, perlu untuk segera dilakukan mengingat Tat Tertib DPRD tersebut memberi pengaruh terhadap situasi terkini.

"Tatib ini sangat berpengaruh terhadap kestabilan sosial politik belakangan ini, maka saya memandang perlu untuk melakukan upaya usulan pembatalan tatib ini," tandasnya.

Rep.Dedi Setiawan

Posting Komentar

0Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Posting Komentar (0)