Fowapti Desak Ombudsman Tuntaskan Dugaan Kasus Maladministrasi PN Bekasi

0
Fowapti Desak Ombudsman Tuntaskan Dugaan Kasus Maladministrasi PN Bekasi


Jakarta - Forum Warga Pilar Tertindas (FOWAPTI) sambangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia guna menindaklanjuti pelaporan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 348/Pdt.G/2011/Pn Bks tanggal 15 Agustus 2011.

Dalam kunjungannya tersebut Perwakilan dari FOWAPTI Abdul Halim mengatakan pihaknya mendesak agar Ombudsman RI dapat segera menyelesaikan Kasus dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh PN Bekasi terkait  Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 234/Pdt.G/2011/Pn Bks tanggal 15 Agustus 2011

"Kami hadir di sini ingin menengok proses laporan kami sudah sampai mana? ," ungkap Aktivis PMII Kabupaten Bekasi, Rabu (15/07/2020).

Dia pun menjelaskan maksud dari kedatangannya tersebut ingin meminta hasil dari pemanggilan ombudsman seperti berita acara, pasalnya dia mengatakan hal tersebut  sangat penting agar bisa menjadi acuan  oleh pihaknya untuk melakukan langkah berikutnya

"Kami di sini datang mencari kepastian, apapun hasilnya kami tidak masalah, kalaupun memang hasilnya terbukti maladministrasi kami harap itu untuk segera diproses, diumumkan, bahkan ditindak tegas. Kalaupun memang hasilnya tidak terbukti maladministrasi, harapan kami segera ditindaklanjuti, diumumkan dan ditindak tegas juga." harapnya


Perlu diketahui Dalam hal ini warga berpendapat bahwa terdapat dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan putusan dimaksud.  Selain itu informasi dari warga kampung Pilar, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Cikarang telah mengeluarkan surat edaran terkait eksekusi pengosongan lahan warga seluas 2,2 hektar yang dihuni 120 kepala keluarga atau 500 jiwa di Kampung Pilar RT 01 dan 02, RW 01, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara.

Hal ini yang menjadi dasar keresahan warga hingga pada hari ini Kamis (29/08/2019) warga Kampung Pilar mendatangi Komnas HAM dan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.

Terkait dengan laporan tersebut Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberikan keterangan, " Kami akan menindaklanjuti pokok laporan tersebut guna mendapatkan kejelasan dan memastikan mengenai ada tidaknya Maladministrasi serta mendorong bentuk penyelesaian dan kepastian hukum bagi warga," Tegas Teguh P. Nugroho. [SeputarDaerah.com]

Posting Komentar

0Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Posting Komentar (0)